Mantan Ketua PPATK pun Jadi Korban Pungli

Mantan ketua PPATK yaitu Bapak Yunus Husein yang kini aktif di UKP4 mengaku kepada media sebagaimana dilansir detik.com bahwa beliau baru saja membeli mobil untuk anaknya dan minta nomer genap untuk nopolnya nanti karena sudah mempunyai mobil dengan plat nopol ganjil. Namun yang membuat saya kaget adalah pengakuan beliau yang kena pungli diler mobil itu sebesar 950 ribu rupiah untuk upetinya oknum polisi.
Nah looooohhhhh….. Seorang Yunus Husein aja mengalami nasib seperti itu…apalagi kita yang rakjat biasa dan bukan pejabat..hahahaha….anehnya lagi menurut cerita beliau bahwa ada temannya yang sampe kena pungli 3 juta rupiah untuk urusan plat nopol ganjil genap ini.
Hmmmmmm……..hanya bisa istigfar saja deh…
Cekidot sumber selengkapnya:
http://m.detik.com/news/read/2013/02/27/211151/2181646/10/2/cerita-eks-ketua-ppatk-soal-adanya-biaya-bikin-pelat-nomor-ganjil-genap

Iklan

Motuba Nyendat-nyendat,Cek Kelistrikan dan Sistem Bbm

Memiliki motuba memang penuh suka duka. Seperti yang saya alami dua bulan terakhir. Motuba saya,corolla twincam sel tahun 1991 nyendat-nyendat tarikannya.
Bermodal nanya di ae92 community,baca ulasan mbah bonsai biker yang merupakan bapak motuba..hehe..dan yang lain,saya simpulkan mungkin karburator dan saringan bensinnya kotor dan bermasalah kelistrikannya.
Saya mulai menerapkan tips dari para suhu tersebut dengan membersihkan karburator dan menyetel ulang,membersihkan saringan udara dan saringan bensin serta mengganti busi. Usaha saya ini gagal karena tidak ada perubahan. Nyerah,akhirnya saya ke bengkel deket kantor namun hasilnya malah acak2an. Males komplen karena keterbatasan waktu,motuba saya kandangkan saja dan sesekali saya pakai ngantor.
Kemarin pagi sebelum berangkat tugas luar saya sempatkan mampir ke bengkel rekomendasi temen. Saya ragu waktu lihat kondisi bengkel yang kurang meyakinkan itu. Namun begitu masuk area dalam dan langsung ketemu sang pemilik bengkel untuk segera mendiagnosa penyakit motuba saya,saya lumayan yakin kalau memang bengkel kali ini sip. Alasannya adalah penjelasan juragan bengkel yang mantap dan logis.
Dengan diagnosa beberapa menit saja akhirnya ketahuan penyebab nyendat2 di motuba saya. Penyebab umum seperti karbu dkk sudah beres,dan ternyata penyebab utamanya adalah karena seal delco sudah soak sehingga oli mesin masuk dan membasahi komponen dalam delco yang haram terkena cairan apa pun. Karena komponen kelistrikan ini basah kena oli mesin maka akhirnya mengganggu kelistrikan motuba saya dan ternyata pula komponen penggerak delco d motuba saya ada yang patah. Hmmm..untung cepat ketahuan sebelum mogok di perjalanan.
Motuba saya tinggal untuk diperbaiki dan alhamdulillah akhirnya beres sore harinya. Harga parts yaitu seal delco dan o ring-nya murah meriah hanya 25 ribu rupiah serta jasa bongkar pasang delco,stel karbu n pengapian juga murah karena hanya kena 60 ribu rupiah. Total jadinya 85 ribu rupiah. Nah sobat sekalian yang mungkin sedang mengalami masalah yang sama dengan motuba,semoga pengalaman saya dapat berguna..hehe..
Yang penting menurut saya sih,kalau sudah terkait sama keamanan/safety dari fungsi normalnya motuba n kenyamanan tidak ada kompromi alias kita harus perhatian. Ibarat pepatah yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati.

Biaya ACC??? Ada yg Tahu?

Bulan Februari ini saya sebagai warga negara dan wajib pajak mempunyai dua tanggungan pajak yang harus saya lunasi yaitu pajak kedua sepeda motor saya,Honda Supra X 125 Pgmfi dan Suzuki New Shogun 110R.
Untuk tahun-tahun sebelumnya,pajaknya disubsidi aka dibayarkan oleh Bapak saya,nggak tau dah habis brapa rupiah. Nah untuk tahun ini saya bayar sendiri dan untuk pengurusannya saya titipkan ke saudara yang kerja di Samsat Cepu.
Namun karena Supra saya belum lunas otomatis bpkb blum di tangan saya dan Shogun atas nama pemilik lama karena dulu beli bekas. Atas tidak adanya Bpkb Supra yang belum lunas dan Suzuki Shogun yang masih atas nama orang lain, saya dikenakan biaya ACC yang entah brapa ribu karena sore ini baru saya titipkan stnk kedua motor tersebut dan saya pasrah aja deh.
Btw,adakah bro sekalian yang tahu apakah biaya ACC it legal atau hanya istilah halus dari pungli di Samsat???

Belum Punya NPWP? Nih Infonya

Pelayanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu penyelesaian Pendaftaran NPWP adalah 1(satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap. Apabila Wajib Pajak melakukan pendaftraran secara online melalui Sistem e-Registration 1(satu) hari kerja dihitung sejak informasi pendaftaran, melalui Sistem e-Registration tersebut, diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Agar pelayanan dapat dituntaskan dalam jangka waktu satu hari, Formulir Pendaftaran NPWP harus diisi secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data pendukung yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan adalah sebagai berikut:

  1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
      – Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing
  2. Untuk Wajib Pajak Badan:
      – Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap
      – NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan;
      – Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab
  3. Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
      – surat penunjukan sebagai Bendahara
      – Kartu Tanda Penduduk Bendahara
  4. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
      – Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation
      – Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab
      – NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Joint Operation

Yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak pada waktu mengisi Formulir Pendaftaran, berdasarkan PER 44/PJ/2008, pengisian alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada formulir didasarkan pada kenyataan atau menurut keadaan sebenarnya, bukan pada pertimbangan yang bersifat formal. Sehingga apabila alamat Wajib Pajak secara nyata berbeda dengan yang tertera di KTP, Wajib Pajak dapat mendaftarkan alamat yang berbeda dengan KTP nya tersebut.

Kegiatan Pelayanan ini dimulai pada saat Wajib Pajak menyampaikan berkas permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berakhir pada saat Petugas KPP menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak. Output yang dihasilkan oleh jenis pelayanan ini adalah SKT dan NPWP.

sumber:http://www.pajak.go.id/content/pelayanan-penyelesaian-pendaftaran-npwp

 

SIARAN PERS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

SIARAN PERS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
Informasi lebih lanjut :
Chandra Budi, Humas DJP
Telp. 021-5250208 ext. 51633
Fax. 021-5736088
http://www.pajak.go.id
Jumat,22 Februari 2013

Gambar
UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Informasi Penting Bagi Wajib Pajak
Terkait Penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun 2013

Jakarta – Sehubungan dengan perubahan tata cara penerimaan dan pengolahan
SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk Tahun 2013 sebagaimana
diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012, bersama ini disampaikan halhal
sebagai berikut :
1. Beberapa perubahan proses penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan adalah sebagai
berikut :
a. SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke unit-unit penerimaan
yang dikelola oleh KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar, akan dilakukan
penelitian kelengkapan terlebih dahulu sebelum diberikan Tanda Terima. Apabila
tidak lengkap SPT Tahunan tersebut akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk
dilengkapi. Khusus SPT Pembetulan, selain penelitian kelengkapan, juga dilakukan
penelitian syarat-syarat penyampaian SPT Pembetulan sesuai UU KUP Pasal 8 ayat
(1), (1a), dan (6) oleh Account Representative Wajib Pajak yang bersangkutan, yaitu :
i. belum dilakukan pemeriksaan
ii. pembetulan yang menyatakan rugi/lebih bayar harus disampaikan paling lama
dua tahun sebelum daluwarsa penetapan
iii. dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, SK Keberatan, SK
Pembetulan, Putusan Bandung atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak
sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi
fiskal yang berbeda dengan rugi yang telah dikompensasikan dalam SPT yang
akan dibetulkan tersebut, pembetulan dilakukan 3 bulan setelah menerima surat
ketetapan Pajak, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Bandung atau Putusan
Peninjauan Kembali
b. SPT yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak tidak perlu menggunakan
amplop/kemasan lainnya, apabila Wajib Pajak masih menggunakan amplop/kemasan
lainnya, maka petugas penerima akan membuka amplop/kemasan lainnya tersebut.
c. SPT Lebih Bayar, SPT Pembetulan, SPT yang tidak tepat waktu, dan e-SPT, harus
disampaikan Wajib Pajak ke Tempat Pelayanan Terpadu KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar.
d. SPT dianggap tidak disampaikan apabila memenuhi kriteria :
i. SPT tidak ditandatangani
ii. SPT tidak dilampiri dokumen/keterangan yang dipersyaratkan
iii. SPT Lebih Bayar yang disampaikan setelah tiga tahun dan telah ditegur tertulis
SIARAN PERS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
Informasi lebih lanjut :
Chandra Budi, Humas DJP
Telp. 021-5250208 ext. 51633
Fax. 021-5736088
http://www.pajak.go.id
iv. SPT yang disampaikan setelah dilakukan pemeriksanaan atau diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak (SKP)
2. Terkait dengan penyampaian SPT Tahunan secara kolektif, dengan ini kami menghimbau
kepada para pemberi kerja dan bendahara gaji instansi pemerintah :
a. memberikan bukti potong 1721-A1 dan 1721-A2 kepada para pegawai lebih awal.
b. menyarankan kepada para pegawai untuk menyegerakan SPT Tahunan tanpa
menunggu batas akhir waktu penyampaian SPT Tahunan
c. menyarankan kepada para pegawai untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan
memanfaatkan fasilitas e-filing, melalui alamat http://www.efiling.pajak.go.id
d. menghubungi KPP terdekat untuk memfasilitasi penyampaian SPT Tahunan para
pegawai secara kolektif sebelum tanggal 10 Maret 2013, baik dengan pembukaan
drop box di lokasi pemberi kerja atau penyediaan loket khusus di KPP.
e. melakukan penyortiran SPT wajib pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT
Tahunan dan yang bukan terdaftar di KPP penerima SPT Tahunan.
f. membuat daftar nominatif penyampaian SPT Tahunan secara kolektif.
3. Hal – hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
a. Pergunakan formulir SPT Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku, yang bisa
didapatkan di KPP/KP2KP terdekat, tempat – tempat lain yang disediakan seperti
Pojok PAJAK, Mobil PAJAK, atau diunduh langsung melalui laman Ditjen Pajak
http://www.pajak.go.id
b. Pastikan SPT Tahunan sudah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, serta telah
ditandatangani
c. Periksa kelengkapan dokumen dan lampiran yang dipersyaratkan
d. Sampaikan SPT Tahunan tanpa menunggu batas akhir waktu penyampaian.
4. Untuk informasi lebih lanjut, Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Ditjen Pajak terdekat
atau KRING PAJAK di nomor 021-500200 atau dapat dilihat di laman http://www.pajak.go.id
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas
t.t.d
Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001

copas:http://www.pajak.go.id/content/informasi-penting-bagi-wajib-pajak-terkait-penyampaian-spt-tahunan-untuk-tahun-2013

Kisah Nyata : Mobil Seperti Dilempar Batu dan Head Unit Mendadak Menyala Sendiri

image

Sesekali nulis pengalaman horor kayak mas yudibatang, mumpung masih keinget..hehee… Kejadian ini saya alami sendiri dan akan coba saya ceritakan dari awal keanehan, berikut kronologinya:
Peristiwa ini terjadi pada hari jumat tanggal 28 Desember 2012 silam. Hari itu saya masih dalam kondisi lemah karena sakit, terpaksa ngantor sebentar karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan hari itu juga. Dijemput sopir kantor dan akhirnya saya pun berusaha sekuat tenaga untuk membereskannya. Dengan susah payah akhirnya beres juga menjelang pukul 5 sore.
Baca lebih lanjut